Lombok Tengah – Curah hujan
ekstrem yang mengguyur Lombok bagian selatan sejak Selasa (24/2) memicu banjir
di sejumlah titik di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Menyikapi
peristiwa tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa
penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif berbasis tata kelola
hulu–hilir, serta tidak disederhanakan pada satu faktor tunggal.
Gubernur Nusa Tenggara Barat H.
Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara
Pemerintah Provinsi NTB Dr. H. Ahsanul Khalik menyampaikan bahwa banjir yang
terjadi merupakan dampak peristiwa hidrometeorologi akibat hujan berintensitas
sangat tinggi, yang diperparah oleh kondisi daerah tangkapan air di wilayah
hulu di luar kawasan KEK Mandalika. Limpasan air dan sedimentasi dari area
tersebut meningkatkan debit aliran menuju wilayah hilir, termasuk area sekitar
KEK Mandalika.
“Pemprov NTB menekankan bahwa
peristiwa ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi bersama lintas
sektor. Pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten/kota
akan mendorong terbangunnya sistem mitigasi bencana yang terpadu dan
terkonsolidasi secara permanen, dengan integrasi pengelolaan daerah tangkapan
air, tata air kawasan, serta pengendalian perubahan kontur lahan.” Ujarnya.
Selain penguatan infrastruktur,
Pemprov NTB juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dalam
jangka panjang melalui perlindungan kawasan hulu dan penataan sistem aliran air
yang jelas. Upaya ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meminimalkan
risiko banjir di masa mendatang sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan
pariwisata unggulan daerah.
“Pemprov NTB menyampaikan
permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat kondisi cuaca ekstrem
tersebut. Pemerintah menilai bahwa meskipun faktor alam tidak dapat dihindari,
penguatan langkah antisipatif secara menyeluruh tetap menjadi prioritas Bersama,”
jelasnya.
Sejalan dengan kebijakan
tersebut, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengembang
dan pengelola KEK Mandalika menegaskan bahwa kawasan yang dikelolanya telah
dilengkapi sistem mitigasi hidrometeorologi, termasuk drainase terintegrasi,
kolam retensi, konsep eco-drainage, serta SOP tanggap darurat banjir.
Seluruh pembangunan di dalam
kawasan dilaksanakan sesuai kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL–RPL), dan
melalui mekanisme Design Committee yang melibatkan unsur pemerintah serta
akademisi guna memastikan tata kelola lingkungan yang ketat.
PGS. General Manager The
Mandalika, Agus Setiawan, menyampaikan bahwa kebijakan serta standar
pengembangan kawasan yang diterapkan di KEK Mandalika senantiasa mengacu pada
prinsip tata kelola yang baik, keberlanjutan lingkungan, serta kepatuhan
terhadap regulasi yang berlaku, dan sejalan dengan semangat perbaikan serta
penataan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“ITDC sebagai pengembang dan
pengelola kawasan siap untuk terus berkolaborasi secara terbuka dan konstruktif
bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pelaku usaha,
maupun masyarakat, guna memastikan pengembangan KEK Mandalika berjalan secara
terintegrasi, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.” Katanta.
Dalam aspek penanganan teknis,
ITDC telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I untuk
percepatan normalisasi aliran air dan pembersihan material sedimen menggunakan
alat berat. Selain itu, dilakukan inspeksi lapangan dan evaluasi kapasitas
drainase eksisting sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian banjir di
kawasan.
Pemprov NTB bersama ITDC
menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial,
melainkan harus berbasis pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, pelaku
usaha, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi pondasi penting
dalam membangun ketangguhan kawasan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca
ekstrem.
“Peristiwa ini menjadi pengingat
bahwa ketangguhan kawasan harus dibangun bersama. Ini bukan soal saling
menyalahkan, melainkan komitmen kolektif untuk menjaga Mandalika agar tetap
aman, nyaman, dan berkelanjutan,” tutupnya. (Red)
0Komentar