Lombok Tengah – Sejumlah Guru
Tidak Tetap (GTT) Non Database di Kabupaten Lombok Tengah menyuarakan kejelasan
nasib mereka ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Tengah. Senin (5/1).
Mereka meminta PGRI yang mewakili
kepentingan guru, untuk memperjuangkan nasib mereka ke Pemerintah Darah
Kabupaten Lombok Tengah, agar tetap nama mereka tidak dikeluarkan dari Data
Pokok Pendidikan (Dapodik), setelah pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu.
Para guru juga menyatakan menolak
tawaran Pemerintah Daerah untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Balai
Latihan Kerja (BLK), karena dinilai program tersebut tidak menyentuh akar
persoalan yang mereka hadapi.
Perwakilan guru GTT Lombok
Tengah, Lalu Arifullah menyampaikan bahwa masalah utama mereka saat ini adalah
ketidakjelasan status dan keberlanjutan pengabdian di sekolah, bukan sekadar
keterampilan kerja di luar bidang pendidikan.
“Kami ini guru. Kami ingin tetap
mengabdi sebagai pendidik. Yang kami butuhkan bukan pelatihan kerja, tapi
kepastian status dan keberpihakan pemerintah,” ujarnya.
Pihaknya berharap kepada
pemerintah daerah agar mereka diperjuangkan untuk bisa kembali mengabdi sebagai
guru, karena di sekolah asal tempat mengajar masih dibutuhkan.
"Kita bukannya tidak
profesional cuma terbentur aturan saja tidak terdata di Database BKN. Kita
hanya 715 orang kok masak tidak bisa diperjuangkan," Cetusnya.
Akibat tidak terdata di Database
BKN, banyak guru yang sudah sertifikasi juga harus dirumahkan karena ketentuan
pembayaran sertifikasi harus masuk Database. Sehingga kebijakan dari aturan ini
menimbulkan kekecewaan berat bagi GTT apalagi sudah lama mengabdi dan sudah
sertifikasi.
"Bupati daerah lain seperti
KLU dan Lotim mereka diperjuangkan masak kita tidak yang angkanya sampai
seribuan, masak kita hanya 716 tidak bisa diperjuangkan, kami minta hati
nuraninya pak,” ucapnya dengan penuh kekecewaan.
Para guru menilai, tawaran
pelatihan BLK justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah mendorong guru untuk
meninggalkan dunia pendidikan, sementara selama bertahun-tahun mereka telah
berkontribusi besar terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di
sekolah-sekolah, terutama di wilayah terpencil.
Para guru juga menilai bahwa
solusi tersebut tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan,
baik dari sisi waktu, tenaga, maupun loyalitas terhadap dunia pendidikan.
“Kami mengabdi bertahun-tahun
dengan honor minim. Ketika sekarang kami terancam dirumahkan, yang ditawarkan
justru pelatihan kerja. Ini sangat menyakitkan, lebih baik itu program
diberikan kepada siswa yang lulusan SMA/SMK yang menganggur,” kesalnya.
Mereka berharap Pemerintah Daerah Lombok Tengah lebih mengedepankan kebijakan yang berkeadilan dan manusiawi, dengan mencari skema penyelamatan bagi guru Non Database agar tetap bisa mengabdi dan memperoleh kepastian masa depan.(Zl)
0Komentar